Petugas Parkir, Hak dan Kewajibannya

Jump to Comments

Sebenarnya sudah lama saya ingin menulis opini dan pemikiran saya mengenai hal ini. Postingan ini diilhami oleh pengalaman pribadi saya ketika menggunakan jasa parkir di seputaran kota Denpasar (dan sekitarnya ).

Kerapkali ketika saya bepergian dengan menggunakan kendaraan roda empat ke tempat-tempat tertentu di seputaran kota Denpasar, saya harus memarkir kendaraan di pinggir jalan. Parkir di pinggir jalan ini (seperti yang sudah umum kita ketahui) dikenakan biaya parkir oleh pemerintah kota sebesar Rp. 1000,- (untuk roda empat).

Singkat cerita, pengalaman yang ingin saya ceritakan di sini adalah pengalaman yang sering terjadi ketika kita hendak berlalu dari tempat parikir. Tentunya sebagai warga yang baik, saya harus membayar biaya parkir kepada petugas parkir. Biasanya datanglah petugas parkir menghampiri kendaraan dan membantu kita keluar dari parkiran (sekaligus menunggu kita untuk membayar tentunya ).

Setelah sang petugas selesai menjalankan tugasnya maka kita pun harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga yang baik yaitu membayar tagihan parkir tadi. Nah, umumnya di sinilah terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewajiban (baca: tugas dan tanggungjawab). Tentunya sudah menjadi suatu kelaziman (dan suatu keharusan menurut saya), bahwa seorang petugas parkir seharusnya memberikan karcis parkir sebagai tanda terima dari uang yang kita bayarkan. Namun seringkali yang terjadi justru sebaliknya di mana sang petugas parkir tidak memberikan karcis kepada saya sebagaimana yang seharusnya terjadi. Entah mungkin lupa, atau pura-pura lupa saya tidak tahu . Saya sering kesal melihat ulah oknum petugas parkir seperti ini. Tapi saya malas cekcok hanya karena masalah uang Rp. 1000, -. Dan juga menurut teman saya memang sudah ada yang mengawasi para petugas parkir ini kalau-kalau mereka berbuat nakal. Tapi di manakah mereka? Entahlah!!!

Ada beberapa hal menarik yang bisa ulas di sini. Kadang kita berpikir mungkin bahwa bukanlah kewajiban petugas parkir untuk memberikan karcis parkir, melainkan lebih merupakan kebutuhan kita selaku konsumen untuk meminta karcis parkir sebagai bukti pembayaran. Menurut saya, pemikiran seperti ini ada benarnya sebab pada intinya yang terjadi adalah sebuah transaksi ekonomi (seorang konsumen menggunakan jasa parkir, membayar parkir, dan meminta bukti pembayaran sebagai bukti transaksi ekonomi yang dilakukannya). CMIIW .

Namun tentunya kita tidak boleh lupa, bahwasanya biaya parkir sebenarnya adalah pajak yang dikenakan kepada individu sebagai imbalan atas pemanfaatan fasilitas umum yang dimiliki oleh negara yaitu tempat parkir. Oleh karena itu saya kira si pembayar pajak berhak untuk menerima bukti pembayaran pajak tersebut dan yang memberlakukan pajak tersebut wajib memberikan tanda bukti pembayaran pajak tersebut (dalam hal ini pemerintah kota melalui petugas parkir ). Wajib? Ya karena hal ini akan mendukung transparansi dari pemanfaatan pajak tersebut. Pastinya… .

Ahh.. saya kira semua orang paham akan hal ini. Petugas parkir hanyalah salah satu element dari sistem pajak tadi. Menurut teori, tidak ada sistem yang 100% sempurna . Yang bisa dilakukan oleh system designer adalah meminimalkan kebocoran sistem yang ia rancang. Kebocoran inilah yang kiranya tidak diperbaiki oleh pembuat kebijakan mengenai sistem pembayaran parkir ini yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum petugas parkir yang nakal.

Mungkin ke depannya bisa diterapkan sistem lain dari yang berlaku sekarang. Tidak usah meniru sistem parkir seperti yang diberlakukan di negara maju yang menggunakan mesin parkir. Mengapa? Marilah kita jujur mengakui bahwa masyarakat kita belum siap dengan sistem ini. Masyarakat kita kiranya belum siap untuk sistem seperti in. Bisa-bisa mesinnya dibobol terus. Hehehe… .

Saya mengusulkan agar pemerintah memberlakukan sistem pembayaran di muka. Pada sistem ini masyarakat bisa membeli kupon parkir sekaligus, misalnya seharga Rp. 10.000,- atau Rp. 25.000,- (sesuai kebutuhan). Jadi ketika mereka parkir, kiranya cukup menyerahkan karcis parkir kepada petugas. Dengan demikian uang pajak dari parkir ini akan lebih mudah diawasi. Tentunya mengawasi laporan keuangan dari badan yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem akan lebih mudah jika dibandingkan dengan mengawasi uang setoran parkir dari petugas parkir. Dan juga hal ini bisa lebih menjaga hubungan baik antara petugas parkir dan konsumennya .

Thanks to:
Petugas-petugas parkir yang memberi inspirasi atas tulisan ini:
Petugas parkir di kawasan Wisata 21, petugas parkir di seputar Jl. Tengku Umar Denpasar, Petugas Parkir di kawasan Pasar Kuta, dan petugas-petugas lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin pembaca sekalian ingin menyapa petugas parkir lain?

13 Comments

Filed under Opinion, Think